Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan salah satu kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha. Melalui LKPM, pelaku usaha melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modal, termasuk realisasi investasi dan perkembangan usaha yang dijalankan. Pelaporan LKPM penting untuk memastikan kegiatan usaha tercatat dan dapat dipantau oleh pemerintah. Karena itu, perusahaan perlu memahami […]
Setelah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), setiap Perseroan Terbatas memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil rapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tahapan penting yang sering terlupakan adalah pelaporan RUPST secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Apa Itu RUPST? Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan rapat yang wajib diselenggarakan oleh […]
KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. KBLI juga untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) […]
Apa Saja Persyaratan untuk Mendapatkan SKK Konstruksi? Syarat pengurusan SKK Konstruksi yaitu dokumen identitas, pendidikan, dan pengalaman kerja seperti KTP, NPWP, pas foto, ijazah, dan surat keterangan pengalaman kerja. Selain itu, nomor WhatsApp dan alamat email yang aktif juga diperlukan untuk komunikasi selama proses pengurusan. Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Mendapatkan SKK Konstruksi? Waktu yang […]
Apa itu SKK Konstruksi? SKK Konstruksi, atau Sertifkat Kompetensi Kerja Konstruksi, merupakan sebuah sertifikasi atau bukti pengakuan atas kemampuan dan kompetensi tenaga kerja di bidang konstruksi sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasinya. SKK Konstruksi ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa […]
ISO 37001 : 2016 (Sistem Manajemen Anti Suap) Sertifikat ini merupakan standar internasional yang menetapkan panduan untuk menerapkan dan memelihara sebuah orgnasisasi dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 9001 : 2015 (Sistem Manajemen Mutu) Merupakan sertifikat dengan standar internasional bagi organisasi untuk menunjukan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, menyediakan produk dan layanan secara konsisten. […]
Sebelum membuat SBUJPTL diharuskan mempunyai SKTTK sebagai syarat untuk tenaga Teknik bukti formal bahwa tenaga Teknik tersebut sudah memenuhi kualifikasi bekerja di bidang kelistrikan. SKTTK adalah singkatan dari Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, yang merupakan sertifikat bukti pengakuan formal atas kompetensi dan kualifikasi seseorang yang bekerja di bidang ketenagalistrikan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan […]
ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System). ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan (Environmental Management System). ISO 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management). ISO 45001: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Occupational Health and Safety). ISO 22000: Sistem Manajemen Keamanan Pangan (Food Safety Management).
SKK Sipil tidak bisa digabung dengan mekanikal karena keduanya merupakan bidang keahlian konstruksi yang terpisah dan memiliki fokus kompetensi yang berbeda sesuai dengan klasifikasi keilmuan dan pekerjaannya. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dikeluarkan untuk satu bidang keahlian spesifik, sehingga seseorang harus memiliki sertifikat terpisah untuk menunjukkan kompetensinya di bidang sipil dan mekanikal. SKK Sipil mengakui keahlian dan pengetahuan […]
Untuk Tenaga Kerja: Penghentian Sementara Proyek: Jika ditemukan tenaga kerja yang bekerja di proyek konstruksi tanpa SKK, pengawas atau regulator dapat menghentikan sementara kegiatan proyek hingga tenaga kerja tersebut memiliki SKK yang sesuai. Tidak Dapat Bekerja di Proyek Resmi: Tenaga kerja tanpa SKK akan kesulitan bekerja di proyek konstruksi resmi, terutama proyek pemerintah. Sanksi Administratif: […]