Menu

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan salah satu kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha. Melalui LKPM, pelaku usaha melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modal, termasuk realisasi investasi dan perkembangan usaha yang dijalankan.

Pelaporan LKPM penting untuk memastikan kegiatan usaha tercatat dan dapat dipantau oleh pemerintah. Karena itu, perusahaan perlu memahami apa itu LKPM, siapa yang wajib melapor, kapan batas waktu pelaporan, serta bagaimana cara melakukan pelaporan LKPM dengan benar.

Apa Itu LKPM?

LKPM adalah laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada pemerintah mengenai perkembangan kegiatan penanaman modal dan realisasi investasi dalam periode tertentu.

Data yang dilaporkan dalam LKPM dapat mencakup perkembangan investasi, penggunaan tenaga kerja, realisasi modal, kegiatan usaha, serta berbagai informasi terkait perkembangan perusahaan.

Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Siapa yang Wajib Melaporkan LKPM?

Pada prinsipnya, kewajiban pelaporan LKPM berlaku bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan penanaman modal.

Secara umum, pelaporan dibedakan berdasarkan skala usaha, yaitu:

  • Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar, baik PMA maupun PMDN, yang melakukan pelaporan secara triwulanan.
  • Pelaku Usaha Skala Kecil, yang melakukan pelaporan secara semesteran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, kewajiban dan periode pelaporan dapat berbeda tergantung pada kondisi dan karakteristik kegiatan usaha. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan pengecekan terhadap data perizinan dan kewajiban pelaporan pada sistem OSS.

Apa Saja yang Dilaporkan dalam LKPM?

Dalam proses penyampaian LKPM, perusahaan perlu menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan usaha. Beberapa data yang umumnya diperlukan antara lain:

  1. Realisasi investasi
  2. Penggunaan tenaga kerja
  3. Perkembangan kegiatan usaha
  4. Realisasi modal kerja
  5. Realisasi pembelian atau penggunaan mesin dan peralatan
  6. Perkembangan pembangunan atau operasional usaha
  7. Permasalahan yang dihadapi perusahaan, apabila ada.

Data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi dan dokumen perusahaan agar laporan dapat dipertanggungjawabkan.

Kapan LKPM Harus Dilaporkan?

Waktu pelaporan LKPM berbeda berdasarkan skala usaha dan periode pelaporannya.

Untuk pelaku usaha yang memiliki kewajiban pelaporan secara triwulanan, laporan disampaikan untuk setiap periode tiga bulan. Sementara itu, pelaku usaha skala kecil melakukan pelaporan berdasarkan periode semester.

Perusahaan perlu memperhatikan jadwal pembukaan dan batas akhir penyampaian LKPM agar tidak terlambat melakukan pelaporan.

Keterlambatan atau tidak melakukan pelaporan dapat menyebabkan perusahaan mendapatkan teguran atau konsekuensi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana Cara Lapor LKPM?

Pelaporan LKPM dilakukan secara online melalui sistem OSS. Secara umum, prosesnya meliputi:

1. Menyiapkan data perusahaan
Pastikan data legalitas dan perizinan usaha sudah sesuai dan dapat digunakan untuk proses pelaporan.

2. Menyiapkan data realisasi investasi
Perusahaan perlu menghitung dan menyiapkan data investasi yang telah direalisasikan selama periode pelaporan.

3. Menyiapkan data tenaga kerja
Data tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan usaha juga perlu disiapkan sesuai kondisi sebenarnya.

4. Mengisi laporan pada sistem OSS
Data LKPM dimasukkan sesuai periode pelaporan dan kegiatan usaha perusahaan.

5. Melakukan pengecekan data
Sebelum laporan disampaikan, pastikan seluruh informasi yang dimasukkan sudah benar dan sesuai dengan dokumen pendukung.

6. Menyampaikan LKPM
Setelah seluruh data dinyatakan sesuai, laporan dapat disampaikan melalui sistem OSS.

Apa Risiko Jika Tidak Melaporkan LKPM?

LKPM bukan sekadar formalitas administrasi. Pelaporan yang tidak dilakukan atau tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan konsekuensi administratif bagi perusahaan.

Selain itu, perusahaan dapat mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban perizinan apabila data kegiatan usaha tidak dilaporkan dengan baik.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu hingga mendekati batas akhir pelaporan untuk mulai menyiapkan data LKPM.

Tips Agar Pelaporan LKPM Tidak Bermasalah

Agar proses pelaporan berjalan lebih lancar, perusahaan dapat melakukan beberapa hal berikut:

  • Siapkan data investasi secara berkala.
  • Simpan dokumen transaksi dan bukti realisasi investasi.
  • Pastikan data tenaga kerja selalu diperbarui.
  • Periksa kesesuaian data OSS dengan kondisi perusahaan.
  • Catat perkembangan kegiatan usaha setiap periode.
  • Jangan menunggu mendekati deadline untuk mulai mengumpulkan data.
  • Lakukan pengecekan ulang sebelum LKPM disampaikan.

Butuh Bantuan Pelaporan LKPM?

Pelaporan LKPM membutuhkan ketelitian karena data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi dan perkembangan kegiatan usaha perusahaan.

Jika Anda masih bingung mengenai cara lapor LKPM, data yang harus disiapkan, periode pelaporan, maupun pengisian LKPM di OSS, Anda dapat menggunakan jasa pendampingan profesional untuk membantu prosesnya.

Tidak perlu khawatir, kami siap membantu proses pelaporan LKPM perusahaan Anda.

Pastikan kewajiban LKPM perusahaan terpenuhi tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17Feb 2022

 ISO 9001 yang terakreditasi Jika belum memiliki bisa berkomitmen selama 1 tahun sejak SBU diterbitkan ISO 37001 yangterakredistasi Jika belum memiliki bisa berkomitmen sesuai dengan kualifikasi usaha dibawah ini: Usaha kecil dapat berkomitmen selama 3 tahun sejak SBU diterbitkan Usaha menengah bisa berkomitmen selama 2 tahun sejak sbu diterbitkan Usaha besar bisa berkomitmen selama 1 […]

14Apr 2026

Panduan lengkap cara membuat SBU konstruksi 2026. Simak syarat, biaya, dan langkah mudah agar perusahaan Anda bisa ikut tender tanpa hambatan. Apa Itu Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi? Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah sertifikat resmi yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi sebagai bukti bahwa badan usaha tersebut layak dan kompeten menjalankan proyek konstruksi. SBU […]

21Apr 2026

Pelajari materi ujian : Pahami teori, regulasi, dan standar yang relevan dengan bidang konstruksi sesuai dengan  materi jabatan kerja yang sudah diberi Latih keterampilan praktik : Ikuti pelatihan atau simulasi proyek untuk meningkatkan keterampilan teknis. Datang atau hadir tepat waktu sesuai dengan waktu ujian yang sudah ditentukan Persiapkan peralatan yang diperlukan untuk ujian: jika yang dilakukan ujian online/daring maka […]

28Apr 2026

Untuk Tenaga Kerja: Penghentian Sementara Proyek: Jika ditemukan tenaga kerja yang bekerja di proyek konstruksi tanpa SKK, pengawas atau regulator dapat menghentikan sementara kegiatan proyek hingga tenaga kerja tersebut memiliki SKK yang sesuai. Tidak Dapat Bekerja di Proyek Resmi: Tenaga kerja tanpa SKK akan kesulitan bekerja di proyek konstruksi resmi, terutama proyek pemerintah. Sanksi Administratif: […]

04May 2026

SKK Sipil tidak bisa digabung dengan mekanikal karena keduanya merupakan bidang keahlian konstruksi yang terpisah dan memiliki fokus kompetensi yang berbeda sesuai dengan klasifikasi keilmuan dan pekerjaannya. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dikeluarkan untuk satu bidang keahlian spesifik, sehingga seseorang harus memiliki sertifikat terpisah untuk menunjukkan kompetensinya di bidang sipil dan mekanikal. SKK Sipil mengakui keahlian dan pengetahuan […]

error: Content is protected !!